Pedoman Pengelolaan Keuangan

8. Surat penunjukan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang
 
 
Pedoman Pengelolaan Bagian Umum
 
5. Kep. KA. Kearsipan Nasional RI Nomor 03 tahun 2004 Tentang Pedoman Kearsipan
 
 
Pedoman Pengelolaan Kepegawaian
 
1. Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 05/Se/1976 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
2. Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1979 Tentang Daftar Riwayat Hidup
3. Keputusan Kepala Bakn Nomor 066/Kep/1974 Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil
4. Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1975 Tentang Petunjuk Pemintaan, Penetapan Dan Penggunaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Dan Kartu Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang cuti Pegawai Negeri Sipil
    Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 15/SE/1977 tentang pelaksanaan pengujian kesehatan
6. Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
8. Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 03/Se/1980 Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil
11. Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 08/Se/1984 Tentang Kantor Wilayah I Badan Administrasi Kepegawaian Negara Di Yogyakarta
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/Kma/Sk/V/2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 71/Kma/Sk/V/2008
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
 
Pedoman Pengelolaan Organisasi
 
1. Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
2. Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan.
4. Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung.
5. Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
6. Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.
7. Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035
 
Pedoman Pengelolaan Tata Laksana
 
1. Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 05/Se/1976 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
2. Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1979 Tentang Daftar Riwayat Hidup
3. Keputusan Kepala Bakn Nomor 066/Kep/1974 Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil
4. Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1975 Tentang Petunjuk Pemintaan, Penetapan Dan Penggunaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Dan Kartu Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
6. Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 15/Se/1977 Tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
8. Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 03/Se/1980 Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil
11. Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 08/Se/1984 Tentang Kantor Wilayah I Badan Administrasi Kepegawaian Negara Di Yogyakarta
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/Kma/Sk/V/2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 71/Kma/Sk/V/2008
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya
 
Pedoman Pengelolaan Perencanaan
 
1. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
3. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
4. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 164 /PMK.05/2011 Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 07 /PMK.02/2014 Tata cara revisi Anggaran Tahun 2014
9. Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN
10. Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 Tentang Tentang Bagan Akun Standar
11. Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012
12. Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009 Tentang Perencanaan Kas
13. Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.02/2012 Tentang petunjuk penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga
14. Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2007 Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
15. Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan No. 233/PMK.05/2011
16. Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.07/PB/2005 Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER.28/PB/2008
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN
19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010 Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN
20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.41/PB/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
22. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.65/PB/2010 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kermentrian Negara/Lembaga
23. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.22/PB/2011 Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011
24. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.47/PB/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
25. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011 Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar
26. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010 Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia
27. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012
28. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/I2/2013 Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya
29. Uu No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
30. Uu No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
31. Uu No 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara
32. Pp No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
33. PP NO 8 TAHUN 2006Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
 
Pedoman Pengelolaan Pelaporan
 
1. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
4. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 164 /PMK.05/2011 Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 07 /PMK.02/2014 Tata cara revisi Anggaran Tahun 2014
9. Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN
10. Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 Tentang Tentang Bagan Akun Standar
11. Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012
12. Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009 Tentang Perencanaan Kas
13. Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.02/2012 Tentang petunjuk penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga
14. Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2007 Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
15. Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan No. 233/PMK.05/2011
16. Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.07/PB/2005 Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER.28/PB/2008
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN
19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010 Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN
20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.41/PB/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
22. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.65/PB/2010 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kermentrian Negara/Lembaga
23. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.22/PB/2011 Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011
24. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.47/PB/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
25. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011 Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar
26. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010 Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia
27. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012
28. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/I2/2013 Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya
29. Uu No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
30. Uu No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
31. Uu No 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara
32. Pp No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
33. PP NO 8 TAHUN 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
 
Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi
 
1. Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
2. Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan
3. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya