Dengan semakin berkembang pesatnya usaha perbankan syariah, semakin juga timbul permasalahan dari usaha tersebut, seperti halnya juga ditemui di perbankan konvensional, antara perbankan sebagai pihak pemberi bantuan dana dan nasabah sebagai penerima bantuan dalam menjalankan usahanya. Seringkali timbul hal yang tidak diharapkan sehingga penyelesaiannya harus diselesaikan dihadapan sidang Pengadilan.

Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang juga menangani perkara ekonomi syariah sebagai kompetensi absolut, ditutut untuk semakin meningkakan kemampuannya dalam menangani perkara ekonomi syariah. Maka dari itu Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, menggelar kegiatan Diskusi Hukum Ekonomi Syariah di seluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang terbagi dalam beberapa wilayah Koordinator, untuk Wilayah Koordinator V, dilaksanakan pada tgl 10 Agustus 2018 yang pelaksanaannya di Tasik malaya, dihadiri oleh KPTA dan WAKA PTA Jawa Barat serta Hakim Tinggi para utusan dari masing-masing Pengadilan Agama wilayah V se PTA Jawa Barat. Dalam hal ini bertindak selaku Koordinator Wilayah V adalah Ketua Pengadilan Agama Ciamis Bapak Drs. H Dedhy Supriady, MA.

Sesuai Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 Perkara ekonomi syariah harus diadili oleh majelis hakim yang ketua majelisnya dan / atau salah seorang anggotanya adalah hakim ekonomi syariah, dan Hakim ekonomi syariah di Jawa Barat masih sangat terbatas, itulah latar belakang kegiatan diskusi ini dilaksanakan sedangkan tujuan diskusi sendiri adalah sebagai berikut : Agar para peserta/hakim Pengadilan Agama se Jawa Barat dapat memantapkan pemahaman terhadap ekonomi syariah dan dapat lebih banyak menjadi hakim ekonomi syariah; Diharapkan hakim Pengadilan Agama dapat menangani dan mengadili perkara ekonomi syariah dengan tepat dan benar.